Larang Siswa Ikut Ujian, Ini Jawaban Kadikbud NTB!

Mataram, NTB - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB merespons soal adanya sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK negeri di Kota Mataram yang melarang siswanya ikut ujian semester.

Ternyata hal itu disebabkan karena siswa tersebut belum membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pds menegaskan sekolah dilarang menjadikan pelunasan SPP/BPP sebagai syarat siswa ikut ujian semester. Sekolah tidak boleh melakukan tindakan yang dinilai dapat mengganggu proses belajar tersebut.

Namun saat ini, Aidy mengaku, pihaknya belum menerima laporan tentang detil sekolah dimaksud. Ia memastikan semua siswa jenjang SMA/SMK dan SLB ikut ujian semester.    "Pembayaran tidak menjadi syarat, harus dibijaksanai jangan sampai dia gagal studi," kata Aidy, Rabu (6/12).

Sekolah yang memberlakukan pelunasan SPP sebagai syarat siswa mengikuti ujian semester menjadi catatan bagi kepala sekolah (Kasek). Ia mengatakan Kasek terancam dicopot jika terbukti melakukan kebijakan seperti itu.

"Kalau ada yang memberlakukan itu maka saya akan bina. Kalau sudah dibina, maka ada teguran tertulis. Kalau tidak lagi, maka ada evaluasi kinerja. Raportnya ada di saya sekarang teman-teman (kepala sekolah) itu, bulan November sudah evaluasi kinerja," ujarnya.

Menurut Aidy, jika ada siswa yang belum melunasi pembayaran SPP, orang tuanya yang harus diajak komunikasi. Misalnya, orang tua sanggup membayar iuran SPP sampai kapan.    "Karena ini berpotensi menambah anak putus sekolah. Itu sebabnya tidak boleh dijadikan syarat," terang Aidy.

Aidy menyebutkan angka putus sekolah di NTB terus berkurang. Itulah sebabnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2023 meningkat dibandingkan 2022. IPM NTB mengalami peningkatan dari 71,65 tahun 2022 menjadi 72,37 pada tahun 2023.

"IPM kita tidak lagi dari urutan 29, sekarang urutan 24 nasional. Kita urutan ketujuh percepatan peningkatan IPM secara nasional. Dari sisi ekonomi tertinggi penyumbangnya. Kemudian pendidikan dan kesehatan," tandas Aidy.