Mataram-United Nations Development Programme (UNDP) melakukan kegiatan focus grup discussion (FGD) panduan teknis dalam Mengintegrasikan Isu Migrasi Ke Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Anggaran Daerah.
FGD yang digelar UNDP, dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) digelar selama dua hari, yakni dari tanggal (20/21) Februari di Hotel Santika Mataram, dengan turut serta dihadiri oleh Pj Gubernur NTB dan Pj Bupati Lombok Timur. Rabu,”(21/02/2024).
Siprianus Bate Sorome, Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit UNDP Indonesia, dalam sambutanya menyampaikan UNDP mendorong adanya perlindungan bagi pekerja migran yang ada di Provinsi NTB, Jawa Tengah, dan Makassar. di NTB daerah lombok timur.
Selama ini sudah banyak organisasi/lembaga yang membantu program tersebut akan tetapi kebanyakan yang membantu ke hilir, tidak langsung menyentuh ke hulu seperti kebijakaan, perencanaan dan pendanaannya, Kami ingin semua pihak berkolaborasi dan bekerjasama untuk melakukan perlindungan terhadap PMI dan keluarga PMI,” katanya.
Sementara itu Ir. Muhammad Iqbal Abbas, M.BA Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, dalam sambutanya mengatakan upaya memperkuat tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Harus mulai dari proses, keberangkatan, bekerja, hingga kembali ke tanah air, agar dapat meningkatkan perlindungan kepada PMI ke arah yang lebih baik.
Pj. Bupati Lombok Timur, Drs. HM. Juaeni Taofik, M.AP dalam sambutanya menyampaikan sangat mengapresiasi FGD yang digagas oleh UNDP, dan SBMI, sebab masalah yang dibedah dalam FGD ini membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam mengurai persoalan buruh migran, khsusnya di Lombok Timur.
“FGD ini sangat bagus untuk kita jadikan dasar dalam melakukan penyusuanan kebijakan perencanaan dan anggaran daerah terkait Pekerja Migran , khsususnya kami di Lombok Timur,” paparnya.
Juaeni, menambahkan dalam satu tahun terakhir angka kasus masalah PMI di Lombok Timur selaku daerah penyumbang PMI terbesar di NTB mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Hal itu sebut dia, tak lepas dari pengawasan NGO, seperti SBMI dan ADBMI dan lainnya yang aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan PMI. “Kasus permasalahan PMI di Lombok Timur relatif alami penurunan,” ujarnya.
“Memang masih ada tindak pidana perdagangan orang,” katanya, untuk itu Ia pun menegaskan jika ditemukan kejadian demikian, maka bisa disampaikan melalui LaporBup yang merupakan media pengaduan daring resmi Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur atau media lainnya agar segera ditangani.
Dalam upaya meningkatkan keahlian para pekerja migran, sambungnya di Lomok Timur ada tersedia tempat pelatihan untuk meningkatkan keahlian calon pekerja migran yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) atau sekarang disebut Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Ia juga mengaku miris dengan banyaknya kasus perceraian di Lombok Timur. Setiap bulan sidang perceraian di Lotim itu kadang mencapai 100 sampai 130 per bulan karena per tahun itu sebanyak 1.300 kasus, dan kebanyakan dari keluarga pekerja migran. “bebernya
Juaeni, meminta OPD yang mengikuti kegiatan seperti Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Dinas P3AKB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur dan Desa agar tujuan FGD ini di masukan dalam perencanaan dan penganggaran dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan PMI di Lombok Timur.
"Kami meminta Kepala OPD terkait untuk menjadikan hasil dan rumusan FGD ini untuk menjadikan dasar perencanaan kebijakan dalam perlindungan serta pemberdayaan PMI di Lombok Timur,” ujarnya.
di tempat yang sama Ketua SBMI NTB, Usman sangat menyambut baik arahan dari Pj Bupati Lombok Timur kepada OPD teknis terkait dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan PMI, Purna PMI dan keluarganya di Lombok Timur.
“Kami sangat menyambut baik arahan dari bapak Pj Bupati dalam upaya bersama dalam perlindungan mulai dari proses, penempatan dan Purna PMI dan keluarganya di Lombok Timur, dan kami dari SBMI siap untuk berkolaborasi dalam hal tersebut,” tuturnya.
Sambung Usman berdasarkan FGD ini untuk perlindungan dan pemberdayaan memang relatif kurang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB. arahan dari Pj Bupati itu dijalankan, maka Usman memastikan pihaknya akan konsisten berpartisipasi dan mengawasi jalannya kebijakan tersebut.
“Apa yang sampaikan oleh Pj Bupati lombok timur sangat baik, dan kami memastikan SBMI mendukung penuh dan siap berkolaborasi demi kesejahteraan PMI dan keluarga PMI,”
Hadir pada FGD, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Dinas P3AKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, yaitu Balai Peningkatan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), juga Direktur ADBMI, SBMI, P3MI, LSD Desa Anjani, Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Desmigratif
.
0 Comments