Usman, Ketua Dewan Pertimbangan SBMI. Harapkan Prabowo Pilih Kepala BP2MI Yang Berpengalaman,

Lombok Timur-Pelantikan Presiden dan Wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran tinggal menghitung hari pada 20 Oktober 2024 mendatang, beberapa nama-nama yang diprediksi bakal mengisi sejumlah posisi di kabinet mendatang sudah mulai bermunculan, tak terkecuali untuk posisi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Usman, S.Pd, Selaku ketua Dewan Pertimbangan Serikat Buruh Migran Indonesia (DP SBMI) tingkat Nasional berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih RI agar memilih sosok yang paham pada persoalan dan nasib pekerja migran.

Sebagai seorang aktivis, tentu saja saya begitu juga dengan teman-teman aktivis lainya pasti menghendaki agar pejabat yang menduduki kepala BP2MI adalah orang yang benar-benar paham dengan seluk-beluk persoalan PMI. Karena itu adalah modal utama dalam mengurai benang kusut carut-marutnya pelindungan,” kata Usman kepada wartawan, Selasa (17/9/2024). 

Usman saat ini juga selaku ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat mengungkap nama-nama ideal yang menurutnya layak untuk dipertimbangkan menjadi kepala BP2MI.

Adapun nama-nama itu di antaranya, inisal  WS, NQ, MS, H, dan U,  mereka ini juga dari unsur relawan yang mendukung Prabowo-Gibran saat pilpres kemarin dan mantan aktivis 98 yang memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli yang banyak menangani kasus-kasus buruh Migran yang mengetahui dan memahami persoalan lika liku pekerja Migran”tambahnya.

Usman juga membeberkan kriteria calon kepala badan yang fokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia dari memiliki kedekatan dengan presiden hingga aktivis atau pemerhati buruh migran.

Calon kepala BP2MI setidaknya harus memiliki tiga kriteria. dekat dengan orang nomor satu," kata dia dan harus punya koordinasi  dan komitmen yang baik dengan aparat penegak hukum.

"Ini penting karena salah satu bentuk perlindungan PMI itu adalah perlindungan hukum, kedekatan dengan aparat penegak hukum sangat penting dalam penegakkan hukum, termasuk dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),"Tutup Usman.